_.gif)
_.gif)
Attorney and President Relationship in Independent Aspects of the Indonesian State System after Reform
Abstract
The Attorney General's Office has a central position and a strategic role in a constitutional state because the Attorney General's Office acts as a filter between the investigation process and the examination process at trial; The position in the sense of the position and function of the Prosecutor's Office is very vulnerable to the state administration system or the style of government adopted. After the reform, the Prosecutor's Office underwent several changes in the system used. The method used by the researcher in this research is normative juridical with a descriptive analysis approach in the perspective of comparative historical politics. The discussion in this study uses a comparative political approach. This research provides an overview of the ideal concept of the Attorney General's Office in the state administration system of the Republic of Indonesia by placing the Prosecutor's Office with an independent nature that supports its duties and authorities in the field of prosecution both in theory and in fact. This must be regulated clearly and firmly in the constitution.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Aulia, N. M. (2019). Kedudukan jaksa pengacara negara dalam menangani perkara perdata: studi di Kejaksaan Negeri Kudus. (Doctoral Dissertation, UIN Walisongo).
Ampriyanti, N. M., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2016). Pengaruh tax avoidance jangka panjang terhadap nilai perusahaan dengan karakter eksekutif sebagai variabel pemoderasi. E-Jurnal Akuntansi, 16(3), 2231-2259.
Asri, I. A. T. Y., & Suardana, K. A. (2016). Pengaruh proporsi komisaris independen, komite audit, preferensi risiko eksekutif dan ukuran perusahaan pada penghindaran pajak. E-Jurnal Akuntansi, 16(1), 72-100.
Bernard, A. S. (2000). Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum. Bandung: Mandar Maju
Boemiya, H. (2012). Implikasi Yuridis Kedudukan Jaksa Agung Sebagai Pejabat Negara Setingkat Menteri terhadap Masa Jabatan Jaksa Agung (Doctoral Dissertation, Universitas Brawijaya).
Chalil, S. M. (2016). Pengesampingan Perkara (Deponering) oleh Jaksa Agung. Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum, 15(1). 67-74.
Crouch, M. A. (2011). Law and religion in Indonesia: The constitutional court and the blasphemy law. Asian Journal of Comparative Law, 7, 1-46.
Effendy, D. M. (2005). Kejaksaan RI. Posisi dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Helmi, M. I. (2017). Tugas dan Tanggung Jawab Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Melakukan Penuntutan Perkara Korupsi. (Doctoral dissertation, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta).
Menchik, J. (2019). Moderate Muslims and democratic breakdown in Indonesia. Asian Studies Review, 43(3), 415-433.
Napitupulu, S. U. (2013). Tugas dan Kedudukan Lembaga Kejaksaan Sebagai Pelaksana Kekuasaan Penuntutan dan Posisi Jaksa Agung dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Berdasarkan UUD 1945. (Doctoral Dissertation).
Nugroho, R., & Rosidy, D. (2019). Pengaruh Komisaris Independen dan Kompensasi Eksekutif Terhadap Agresivitas Pajak. Info Artha, 3(1), 55-65.
Pramita, M. P. (2015). Implementasi Fungsi dan Wewenang Jaksa Pengacara Negara Sebagai Lembaga Eksekutif Dalamperspektif Pelayanan Publik (Studi di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah). (Doctoral Dissertation, Universitas Negeri Semarang).
Prapanca, W. G. (2019). Penegakan Hukum terhadap Jaksa yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika. Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan, 10(01), 60-68.
Pribadi, R. S. (2015). Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-VIII/2010 Tentang Masa Jabatan Jaksa Agung. Novum: Jurnal Hukum, 2(3), 28-39.
Robertson-Snape, F. (1999). Corruption, collusion and nepotism in Indonesia. Third world quarterly, 20(3), 589-602.
Said, E. W. (2017). Tax policy in action: 2016 tax amnesty experience of the Republic of Indonesia. Laws, 6(4), 16.
Sankri. (2003). Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Negara. Jakarta: Perum Percetakan Negara RI
Santoso, B. (2019). Kewenangan Jaksa Agung Dalam Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Dihubungkan Dengan Prinsip Negara Hukum. Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, 5(2). 34-52.
Saputra, M. F., Rifa, D., & Rahmawati, N. (2015). Pengaruh corporate governance, profitabilitas dan karakter eksekutif terhadap tax avoidance pada perusahaan yang terdaftar di BEI. Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia, 19(1), 1-12.
Simanjuntak, J. (2018). Kajian Yuridis Pemberian Bantuan Hukum Jaksa Pengacara Negara dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara (TUN). LEX ADMINISTRATUM, 6(1). 45-58.
Soerjono, S. (2012). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Rajawali Pers.
Swingly, C., & Sukartha, I. M. (2015). Pengaruh karakter eksekutif, komite audit, ukuran perusahaan, leverage dan sales growth pada tax avoidance. E-Jurnal Akuntansi, 10(1), 47-62.
Tutik, T. T. (2011). Penetapan Masa Jabatan Jaksa Agung dalam Sistem Penetapan Jabatan Pejabat Negara. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 18(4), 485-507.
Variza, M., Din, M., & Nizarli, R. (2013). Independensi Jaksa dalam Menjalankan Tugas dan Kewenangannya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004. Jurnal Ilmu Hukum, 1(4), 23-31.
Wibowo, H. Y., & Bharoto, S. P. (2019). Peran Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan Dan Pembangunan Daerah Dalam Upaya Mencegah Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Cilacap (Studi Tentang Efektifitas Keputusan Jaksa Agung RI Nomor: Kep152/A/JA/10/2015). Jurnal Idea Hukum, 5(1). 41-64
Yusuf, M., Sampurno, S., Hasrul, M., & Arisaputra, M. I. (2019). Kedudukan Jaksa Sebagai Pengacara Negara Dalam Lingkup Perdata Dan Tata Usaha Negara. Jurnal Yustika: Media Hukum dan Keadilan, 21(02), 12-27.
DOI: https://doi.org/10.33258/birci.v4i1.1696
Article Metrics
Abstract view : 131 timesPDF - 113 times
Refbacks
- There are currently no refbacks.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.