The Implementation of Langkat Regent Regulation Number 19 of 2019 Concerning Procedures for Procurement of Goods and Services in Village (Study in the Village of Stabat Baru)

Mahendra Mahendra, Isnaini Isnaini, Rudi Salam Sinaga

Abstract


The implementation of policies in the Presidential Decree PBJ has not been able to fully address the lack of community infrastructure, especially needs that are relatively simple at the village level, such as drinking water facilities, educational facilities, garbage collection, internet facilities and so on . The formulation of the research problem is how to implement and the obstacles in implementing Langkat Regent Regulation Number 19 of 2019 concerning Procedures for Procurement of Goods and Services in Village in Stabat Baru Village. The results show that the implementation in terms of communication and organizational structure has been going well, but in terms of resources and disposition it has not gone well, with the constraint factors faced in the form of difficulty coordinating with the community, lack of employee cooperation, lack of employee responsibility for work because it is more concerned with personal affairs. It is recommended that the Village Stabat Baru needs to conduct more intensive socialization regarding the importance of community involvement in PBJ. Leaders need to emphasize to employees that cooperation will be increasing important in dealing with many jobs. Leaders need to be firm in disciplining subordinates who use the working day to take care of their personal interests.


Keywords


implementation; procedures; procurement of goods and services

Full Text:

PDF

References


Amiruddin. (2010). Korupsi Dalam Pengadaan barang Dan Jasa. Yogyakarta: Genta Publishing.

Diny, Handayani. (2019). Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Kota Solok. Padang: Universitas Andalas.

Hapiah, Yuli. (2017). Analisis Implementasi Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah secara Elektronik di Provinsi Jawa Barat. Jurnal Ilmu Administrasi Volume VIII No. 1 Maret 2017.

Lestari, Bhekti Arum. (2019). Tinjauan Perubahan Kebijakan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018. Jurnal Administrasi Dan Manajemen Vol 9 no 1 E-ISSN: 2623-1719, http://ejournal.urindo.ac.id/index.php/administrasimanajemen.

Maman, Ade, (2010). Pengadaan Barang dan Jasa (Government Procurement). Bandung: Alfabeta.

Mardiasmo. (2004). Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: BPFE

Moleong, Lexy J. (2012). Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Purwosusilo. (2014). Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa. Jakarta: Prenada Media Group.

Romus, Mahendra dan Virna Museliza. (2012). Pengadaan Barang dan Jasa. Jakarta: Rineka Cipta.

Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. (2014). Metode Penelitian Survei. Jakarta: LP3ES.

Solihin, Abdul Wahab, (2012). Analisis Kebijaksanaan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.

Subarsono, A.G. (2012). Analisis Kebijakan Publik (Konsep, teori, dan Aplikasi). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. Bandung: Alfabeta.

Suherman, A.M. (2012). Manajemen Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Jakarta: Bina Aksara.

Sutedi, Adrian. (2014). Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya. Jakarta: Sinar Grafika.

Suyatno, Bagong. (2010). Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: Masmedia.

Syakur, A. (2020). Sustainability of Communication, Organizational Culture, Cooperation, Trust and Leadership Style for Lecturer Commitments in Higher Education. Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal). P. 1325-1335.

Syarifuddin. (2015). Implementasi Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa E-Procurement pada Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Tata Ruang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. e-Jurnal Katalogis, Volume 3 Nomor 11, Nopember 2015 hlm 24-38.

Tangkilisan. Hesel Nogi. (2010). Kebijakan Publik Yang Membumi. Yogyakarta: Lukman Offset YPAPI

Wahyuningsih, Sri Eti. (2013). Implementasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Pada Kantor Badan Pemberdayaan Peremupan, Anak, Masyarakat dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Barat. Jurnal Tesis PMIS-UNTAN-PSIAN-2013.

Winarno, Budi. (2011). Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus). Yogyakarta: Buku Seru.

Rules:

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Peraturan Kepala Lembaga Kebjakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Kelurahan.

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah, Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Ketta Kecamatan dan Kelurahan.

Peraturan Bupati Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan (Berita Dacrah Kabupaten Langkat Tahun 2019).

Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Peraturan Bupati Langkat Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Kelurahan.

Peraturan Bupati Kabupaten Langkat Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.




DOI: https://doi.org/10.33258/birci.v4i3.2115

Article Metrics

Abstract view : 53 times
PDF - 17 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.