_.gif)
_.gif)
Enhance of Legal Protection the Health Outsourcing Workers in Health Law Number 36 of 2009
Abstract
This research is to find out and analyze the legal regulation of health services for outsourcing workers, to find out and analyze the legal protection of health for outsourcing workers and to examine and analyze the law regarding sanctions for doctors and hospitals that make mistakes in health services for workers. The writing of this thesis research methodology uses normative juridical research methods using an empirical juridical approach, with qualitative analysis. Qualitative analysis means that research results do not depend on the amount of data based on numbers, but data analyzed is carried out in-depth and holistically. The normative juridical method means that research data is analyzed according to legal norms and court decisions relating to health services for outsourced workers. Legal materials or materials used to analyze are obtained from library materials that include primary, secondary and tertiary legal materials, secondary data used as references in this study, especially those relating to the legal protection of the health of outsourced workers in the health law. Data processing is carried out by editing and making data after the data is sorted and analyzed and then interpreted logically against the applicable provisions. After that, it is presented in the form of sentence descriptions. Based on the results of the study, it is known that health services for outsourcing workers. In-Law no. 13 of 2003 concerning Manpower, which becomes the primary reference in the world of Manpower, does not find the term outsourcing. In practice, a corporate liability that violates the labour law can be legally prosecuted for companies that do not provide health insurance for workers. Hospitals and doctors who check the health conditions of workers must provide good health services for outsourced workers.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Antoro, Bibianus Hengky Widhi, 2020, Pengujian Penyalahgunaan Wewenang Di PTUN, Jurnal Yudisial, Vol. 13 No. 2.
Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI), 2014, Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI).
Brata, Petrus Aji, 2018, Analisis Hukum Terhadap Fraud (Kecurangan) Dalam E-Procurement Di LPSE Kabupaten Trenggalek, Jurnal Supremasi, Volume 8, Nomor 1.
Direktorat Penelitian Dan Pengembangan KPK, Tahun Anggaran 2015, Laporan Hasil Kajian Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah, Anti-Corruption Clearing House (ACCH) KPK.
Guslan, Odie Faiz, 2018, Tinjauan Yuridis Mengenai Batasan Antara Perbuatan Maladministrasi Dengan Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Cendekia Hukum, Vol.4, No. 1
Ifrani, 2017, Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa, Al’Adl, Volume IX Nomor 3.
Katarina, Mathilda Chrystina, 2018, Analisis Yuridis Atas Permohonan Ada Atau Tidaknya Penyalahgunaan Wewenang Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Terhadap Proses Peradilan Pidana Korupsi, USU Law Journal, Vol.6, No.5
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), 2016, Good Governance dan Pelayanan Publik, Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kedeputian Bidang Pencegahan, Cetakan 1.
Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2012, Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta.
Marlaini, Aliamin & Mirna Indriani, 2018, Evaluasi Efektivitas Penguatan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Dalam Paradigma Baru (Studi Kasus Pada Salah Satu Inspektorat di Aceh), Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam, Vol. 4, No. 1
Nayabarani, Sabrina Dyah, 2017, Membangun Transparansi Pengadaan Barang Dan Jasa Melalui Peningkatan Peran ICT Dalam Mereduksi Korupsi, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-47, No. 4.
Nurhayati, Ratna & Seno Wibowo Gumbira, 2017, Pertanggungjawaban Publik Dan Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 6 No. 1.
Pusat Pelatihan Dan Pengembangan Dan Kajian Hukum Administrasi Negara, 2019, Implementasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Terkait Pemberantasan Korupsi, Lembaga Administrasi Negara Aceh Besar.
Putrianti, Aju – Lapon T. Leonard & Kartika Widya Utama, 2017, Model Fungsi Pengawasan Oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Sebagai Upaya Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Mimbar Hukum, Vol. 28.
Reginasti, Utami, 2018, Tinjauan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Sistem Pengadaan Barang/Jasa Elektronik, Jurnal Pengadaan, Vol. 1 No.2.
Sahlan, Muhammad, 2016, Kewenangan Peradilan Tipikor Pasca Berlakunya Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Arena Hukum, Vol. 9, No. 2
Saragih, Yasmirah Mandasari, 2017, Peran Kejaksaan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Al’Adl, Volume IX Nomor 1.
-------, 2017, Problematika Gratifikasi Dalam Sistem Pembuktian Tindak Pidana Korupsi (Analisis Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi), Jurnal Hukum Responsif, Vol. 5 No 5
Tumanggor, F. et al. (2019). Handling of Narcotics Child Victims in Child Special Coaching Institutions Class I Tanjung Gusta, Medan. Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal). P. 50-55
DOI: https://doi.org/10.33258/birci.v4i3.2251
Article Metrics
Abstract view : 67 timesPDF - 42 times
Refbacks
- There are currently no refbacks.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.