Policy Discretion for Post-Disaster Rehabilitation and Reconstruction of Gunung Sinabung Eruption in Karo Regency in the Settlement Relocation Program

Dariyus Medi Sinulingga, Badaruddin Badaruddin, Robert Siregar

Abstract


This research aims to reveal the Policy Discretion for Post-Disaster Rehabilitation and Reconstruction of Gunung Sinabung Eruption in Karo Regency in the Settlement Relocation Program. This study used qualtitative research. Disaster emergency factors (Emergency Response Status) and Humanitarian factors because the refugees have been living in temporary shelters (shelters) for ± 1.8 years in inadequate and inhumane living conditions are the driving forces for discretionary Rehabilitation and Reconstruction policies in the Settlement Relocation Program for disaster victims the eruption of Mount Sinabung, Karo Regency; Discretion of Post-Disaster Rehabilitation and Reconstruction of Mount Sinabung's Eruption in Relocation of Refugee Settlements is caused by a legal vacuum, because post-disaster development cannot be carried out in the Emergency Response phase where since September 2013 until now the Disaster Status of the Mount Sinabung Eruption is still in the Emergency Response phase.


Keywords


policy discretion; rehabilitation; Reconstruction; Gunung Sinabung eruption

Full Text:

PDF

References


Abdoellah, Awan Y, Rusfiani, Yudi. (2016). Teori dan Analisis Kebijakan Publik, Bandung, Alfabeta.

Agustino Leo. (2020). Dasar-Dasar Kebijakan Publik, Bandung, Alfabeta,hlm : 15,153.

Akib, Haeder. (2010) Implementasi Kebijakan : Apa, Mengapa, dan Bagaimana, Jurnal Adminitrasi Publik, Haedar Akib, Jurnal Administrasi Publik Volume Nomor 1.

Ampow, Glory Miliani, Oliij A Kerch, Vonny A Wongkar. (2021). Penerapan Diskresi Oleh Presiden Atas Kebijakan Keuangan Negara Dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Melalui Peraturan Pemerintah Pengganti UU, Lex Administratium, Vol IX/Nomor 3/April.

Anggara, Sahya. ( 2018). Kebijakan Publik, Bandung, Pustaka Setia.

Ansori, Lutfil. (2015). Diskresi dan Pertanggungjawaban Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, Jurnal Yuridis, Vol. 2, No. 1, Juni.

Astuti, Srijani Woro. (2009). Parameter Diskresi Birokratik, Studi kasus Pemerintah Kota Surabaya dan Kabupaten Situbondo, Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik, volume : 13, nomor 1, Mei.

Fendri, Azmi. (2015). Kebebasan Bertindak Pemerintah (Diskresi) Sebagai Perwujudan Nilai-nilai Moral dan Etika, Jurnal Ilmu Hukum sebagai Perwujudan Nilai-nilai Moral dan Etika, Volume 4 Nomor 3 September 2014 – Januari.

Firdaus, Fahmi Ramadhan dan Anna Erliyana. (2020). Perlindungan Kebijakan Diskresi Dalam Penanganan Covid-19 Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, PALAR (Pakuan Law Review), Volume 06, Nomor 02, Juli-Desember.

Ginting, Rasyidin, Robinson Sembiring. (2016). Implementasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Erupsi Gunung Sinabung Kabupaten Karo, Penelitian UNDP.

Hamdani, et al. (2020). Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, Yogyakarta, CV. Pustaka Ilmu Group, hal. 123, 137-138, 150, 163-164, 167-168, 169, 170-171.

Haris, Subhan. (2019). Otoritas Penanggulangan Bencana di Kantor BPBD Kota Palu, Kinesik Vol 6 No.01

Kasmad, Rulinawati. (2018). Studi Implementasi Kebijakan Publik, Universitas Terbuka

Koenti, Ishviati Joendini. (2016). Diskresi dalam Penanggulangan Bencana di DIY dengan Paradigma Kontinjensi, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM No 3 Vol 23, Juli.

Kumalaningdyah, Nur.(2019). Pertentangan Antara Diskresi Kebijakan Dengan Penyalahgunaan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi, JH IUS QULIA IUSTUM, Volume 25, 3 September.

Londok. (2014). Christo Immanuel, Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana, Suatu Studi di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara, Jurnal Administrasi Publik, UNSRAT, Manado.

Munaf, Yusri. (2018). Diskresi sebagai kebebasan bertindak pemerintah (Tinjauan Konseptual dan Empiris), Jurnal Kajian Pemerintahan Volume IV. Nomor 1, Maret.

Mustamu, Julirta. (2011). Diskresi dan Tanggung Jawab Administrasi Pemerintahan, Jurnal sasi vol.17 nomor 2, Bulan April-Juni.

Moleong, Lexy. (2005). Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung, Remaja Rosdakarya.

Nasution Sholahuddin Muhammad. (2017). Analisis Kebijakan Pemerintah Kabupaten Karo Dalam Penanggulangan Bencana Erupsi Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Universitas Pertahanan, Bogor.

Nugroho D Riant. (2003). Kebijakan Publik Formulasi, Impelementasi, dan Evaluasi, Jakarta, PT Elex Media Komputindo, hal : 56,74, 159

Nugroho Riant. (2013). Metode Penelitian Kebijakan, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm : 99.

Purwanto Erwan Agus dan Sulistyastuti Dyah Ratih. (2012). Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi Di Indonesia, Yogyakarta, Gava Media, hal : 85

Pradana, Gatu Adie, Diskresi dalam Implementasi Kebijakan Publik (Studi pada Implementasi Kebijakan BPJS-Kesehatan di Puskesmas Kepanjen, JIAP, Vol 2 Nomor 3.

Ramdhani Adullah dan Ramdhani Ali Muhammad. (2017). Konsep Umum Pelaksna Kebijakan Publik, Jurnal Publik ISSN;1412-7083

Rusli, Budiman. (2013). Kebijakan Publik, Membangun Pelayanan Publik Yang Responsif, Bandung, Hakim Publishing.

Salim. (2012). Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung, Sitapustaka Media.

Sihotang, Githa Angela, Pujiwonom, Nabitatus Saadah. (2017). Dikresi dan Tanggung Jawab Pejabat Publik pada Pelaksanaan Tugas Dalam Situasi Darurat, Jurnal Law Reform, Volume 13, nomor1, tahun.

Suharto, Edi. (2019). Analisis Kebijakan Publik, Bandung, Alfabeta, hlm : 61-62.

Sunarti, Neli. (2016). Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Melaksanakan Prigram Pembangunan, Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, Kodrat, Volume 2 Nomor 2 Mei.

Sirajuddin, Ilham Arief. (2014). Implementasi Kebiajkan Pemerintahan Daerah DALAM Pelayanan Publik Dasar Bidang Sosial di Kota Makasar, JAP, Volume 4.

Syakur, A. et al. (2020). Sustainability of Communication, Organizational Culture, Cooperation, Trust and Leadership Style for Lecturer Commitments in Higher Education. Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal). P. 1325-1335

Tantigurrahmah, Mhd. (2019). Kedudukan Diskresi Pejabat Pemerintahan, Jurnal Retentum volume 1, nomor 1, Agustus.

Umar, Zulkarnain. (2017). Analisis Implementasi Kebijakan Standard Pelayanan Minimal Untuk Meningkatan Kualitas Layanan Publik di Daerah, Jurnal Analisis Kebijakan Publik, Volume 3 Nomor 1 Juni.

Wati, Agustina, et al. (2019). Pengantar Kekuasaan Diskresi Pemerintahan, RV Pustaka horizon, Samarinda.

Winarno, Budi. (2012). Kebijakan Publik; Teori, Proses dan Shedi Kasrun, CAPS, Yogyakarta, hal : 1, 11.

Yuhdi, Muhammad. (2018). Jurnal, Peranan Diskresi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, Universitas Wisnuwardhana.




DOI: https://doi.org/10.33258/birci.v4i3.2261

Article Metrics

Abstract view : 44 times
PDF - 20 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.