Contribution of Balanced Funds Transfer, Regional Original Income, Other Legal Income and Their Impact on Regional Financial Independence in Maluku Province

Bin Raudha Arif Hanoeboen

Abstract


This research aims to determine how much the contribution of the transfer of balancing funds, regional original income, and other legitimate income to the regional financial independence of Maluku Province (APBD) is contained in the accountability report for implementing the regional revenue and expenditure budget (APBD) for the Maluku province's 2015 – 2019 fiscal year. The analytical tool used is multiple linear regression. The results show that the level of financial independence of the Maluku province for the 2015 – 2019 fiscal year is relatively low seen from the data that has been processed. The percentage of 18.33% is deficient or is included in the instructive pattern category, namely, where the role of the Central Government is more dominant than the independence of the Regional Government.


Keywords


transfer of balancing funds; regional original income; other legitimate income; the regional financial independence

Full Text:

PDF

References


Abdul Halim & Syam Kusufi. 2012. Akuntansi Sektor Publik : teori, konsep dan aplikasi. Salemba Empat: Jakarta.

Abdul Halim. 2007. Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta :Salemba Empat.

Abdul Halim . 2012. Pengelolaan Keuangan Daerah . Yogyakarta: UPP STIMYKPN.

Achmad Sani Alhusain , Ariesy Tri Mauleny, Nidya Waras Sayekti, Lisnawati. 2018 .” Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Pembangunan Nasional” . Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Jakarta.

Assyurriani Raja, 2015. “Pengaruh Rasio Kemandirian Daerah, Rasio Efektivitas, Rasio Efesiensi, Rasio Aktivitas Dan Rasio Pertumbuhan Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten Dan Pemerintah Kota Di Kepulauan Riau Tahun 2010–2013”. Skripsi Universitas Maritim Raja Ali Haji. Tanjungpinang

Baihaqi, 2011. Analisis Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu. Jurnal Akuntansi.

Bawono,Icuk Rangga dan Novelsyah,Mochamad. (2012). Tata Cara Penatausahaan Dan Pertanggungjawaban Bendaara Pada Skpd Dan Skpkd. Jakarta: Salemba Empat.

Gujarati, Damodar, 1995. Ekonometrika Dasar. Penerbit Erlangga, Jakarta.

Hamzah, Ardi, 2007, Pengaruh Belanja dan Pendapatan terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan dan Pengangguran, Konferensi. Jawa Timur. Jurnal.

Ichsan, R. et al. (2021). Determinant of Sharia Bank's Financial Performance during the Covid-19 Pandemic. Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal). P. 298-309.

Juliati, 2012. Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah kab/kota di Provinsi Aceh.

Mahmudi. 2015. Manajemen Kinerja Sektor PublikEdisi Kedua.Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Mardiasmo,2002.Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Penerbit Andi Yogyakarta.

Marizka, Reza. 2013. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Kabupaten dan Kota Di Sumatera Barat. Skripsi. Padang: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Muliana. 2009, Pengaruh Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah di Provinsi Sumatera Utara. Skripsi ; Universitas Sumatera Utara Fakultas Ekonomi, Medan

Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.

Saragih, Juli Panglima. 2003. Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.

Siahaan, Marihot P, S.E. 2005. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta, CV.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Undang-undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang UU No. 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Waluyo. 2007. Manajemen Publik (Konsep, Aplikasi, Dan Implementasi) Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah. Bandung: Mandarmaju.

Website. Id.wikipedia.org




DOI: https://doi.org/10.33258/birci.v5i2.5085

Article Metrics

Abstract view : 83 times
PDF - 24 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

 

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.