_.gif)
_.gif)
Criminal Sanctions of Chemical Elementary in the Perspective of Justice Principles
Abstract
Sexual crime against children is a social phenomenon that is rife in Indonesia. This causes the government to be again required to formulate regulations to reduce the sensation of sexual crimes against children. Child protection activists are pushing for the castration of perpetrators of sexual crimes against children. The insistence on forming regulations related to castration is as if it is a cruel punishment aimed at perpetrators of sexual crimes against children. The question that arises from the discourse on the implementation of the castration sentence is, "Is the castration punishment by the principle of justice?".
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Andi Hamzah dan Sumangelipu, 1985, Hukum Pidana Mati di Indonesia, di Masa Lalu, Kini dan di Masa Depan, Ghalia Indonesia, Jakarta.
Astuti, R.W., Waluyo, H.J., and Rohmadi, M. (2019). Character Education Values in Animation Movie of Nussa and Rarra. Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal). P. 215-219.
Azhar, A. (2018). Students’ Trends in Islamic Communication Postgraduate in2010-2016 State Islamic University of North Sumatera (UINSU). Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal), P.206-214.
Dudu Duswara Machmudin, 2000, Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa, Refika Aditama, Bandung.
Harkristuti Harkrisnowo, Menguji Euforia Kebiri, Catatan Kritis atas Rencana Kebijakan Kebiri (Chemical Castration) Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak di Indonesia, Institute for Criminal Justice Reform ECPAT Indonesia Mappi FH UI Koalisi Perempuan Indonesia Aliansi 99 Tolak Perppu Kebiri, Jakarta.
Ismantoro Dwi Yuwono, 2015, Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
Kurniasari Novita Dewi, 2015, HAM dan Politik Internasional: Sebuah Pengantar oleh Ani W. Soetjipto (ed), Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.
Muhamad Erwin, 2013, Filsafat Hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum, Rajawali Pers, Jakarta.
Muhammad Amin Putra, Melihat Kembali Perppu No. 1 Tahun 2016, Lembaga Kajian dan Independensi Peradilan, http://leip.or.id, diakses tanggal 25 Mei 2022.
Muliyawan, Hukuman Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak, http://www.pn-palopo.go.id, diakses tanggal 25 Mei 2022.
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
Pro dan Kontra Hukuman Kebiri Untuk Pedofilia, https://www.rappler.com, diakses tanggal 25 Mei 2022.
Pro Kontra Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Pedofilia, http://www.hukumonline.com, diakses tanggal 25 Mei 2022.
Saleh, A., Mujahiddin. (2020). Challenges and Opportunities for Community Empowerment Practices in Indonesia during the Covid-19 Pandemic through Strengthening the Role of Higher Education. Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal). Volume 3, No 2, Page: 1105-1113
Sudikno Mertokusumo, 2010, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
Sulistyowati Irianto, Hukum yang Tak Peduli Korban, Jurnal Perempuan, Edisi November 2011.
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
DOI: https://doi.org/10.33258/birci.v5i2.5550
Article Metrics
Abstract view : 13 timesPDF - 5 times
Refbacks
- There are currently no refbacks.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.