_.gif)
_.gif)
Policy Implementation of the Karo District Government in Relocation of Communities Affected by the Eruption Gunung Sinabung in Karo Regency, North Sumatra
Abstract
The purpose of this study was to describe the implementation of the Karo Regency Government's policy in relocating the community as a result of the Gunung Sinabung eruption which was carried out in several stages. The method used in this study is a descriptive type of qualitative method. The technique of determining the informants used purposive sampling technique, as well as data collection by conducting observations and documentation to the relocation location. Based on the research phenomenon related to relocation, described the factors that are considered to influence the implementation of policies according to the theory of George C. Edward III. The results of the study indicate that the implementation of the policies implemented has been going well, although there are still community complaints and problems regarding delays in the construction of residential houses, insufficient availability of farming land, population administration, facilities and infrastructure are not maximized. Supporting factors in the implementation of this policy are standards and targets as well as good relations between organizations and related institutions. Factors that hinder policy implementation are: budget constraints, inadequate relocation land, social conditions and invalid population administration. Recommendations resulting from this research are for the Government to be more active in disseminating policies; propose additional budget to the Central Government, and as soon as possible propose a land use permit for relocation locations to the Central Government
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Agustino, L. (2008). Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
Alfatih, A. (2010). Implementasi Kebijakan dan Pemberdayaan Masyarakat. Bandung: Unpad Press.
Amita Singh, et all., (2017), Development and Disasters: Case Studies from North East India
Asian Development Bank, (1998). Handbook on Resettlement a Guide To Good Practice. Manila Philipina: Asian Development Bank.
Badan Pusat Statistik Kabupaten Karo, (2020). Kabupaten Karo Dalam Angka 2020, Kabanjahe: BPS. Kabupaten Karo, Sumatera Utara.
Baiquni, (2002). M, Integrasi Ekonomi dan Ekologi dari Mimpi Menjadi Aksi. Wacana: III, 12.
Baiquni, (2006), Strategi Penghidupan Di Masa Krisis. Yogyakarta: Ideas Media,
Carter, William; (2008). Disaster management: a disaster manager’s handbook. Mandaluyong: Asian Development Bank
Dunn, N.W. (2003). Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
Ekowati MR, Lilik. (2005). Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan atau Program. Edisi Revisi. Bandung: PT Rosdakarya.
Erwan, A.P., dan Dyah, R.S. (2012). Implementasi Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gava Media.
Gunawan, I. (2015). Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
Islamy, I. (2009). Prinsip-prinisp Perumusan Kebijaksanaan Negara. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
Jha, A.K. (2010). Safer homes, stronger communities; a handbook for reconstructing after natural disasters. Washington DC,USA: World Bank Publications.
Keputusan Badan Nasional Penanggulangan Bencana nomor 171 Tahun 2016.
Keputusan Bupati Karo Nomor 361/130/BPBD/2018 tentang Penetapan Penerima Bantuan Rumah Dan/Atau Bantuan Lahan Usaha Tani Untuk Relokasi Warga Desa Sukanalu, Desa Sigarang-Garang, Desa Mardingding Dan Dusun Lau Kawar Di Desa Kuta Gugung Korban Bencana Erupsi Gunung Sinabung Di Kabupaten Karo.
Keputusan Bupati Karo Nomor 361/139/BPBD/2016 tentang Penetapan Penerima Bantuan Dana Rumah (BDR) dan/atau Bantuan Dana Lahan Usaha Tani (BDLUT) Relokasi Mandiri Warga Desa Gurukinayan, Desa Berastepu, Desa Kuta Tonggal Dan Desa Gamber Korban Bencana Erupsi Gunung Sinabung Di Kabupaten Karo.
Keputusan Bupati Karo Nomor 361/377/BPBD/2014 tentang Penetapan Nama Penduduk Penerima Rumah Dan Atau Lahan Pertanian Pada Lahan Relokasi Akibat Dampak Bencana Erupsi Gunung Sinabung.
Keputusan Bupati Karo Nomor 361/90/BPBD/2017 tentang Penetapan Nama Penerima Bantuan Dana Rumah Dan/Atau Bantuan Dana Lahan Usaha Tani Lanjutan Bagi Warga Yang Namanya Terdaftar Dalam Keputusan Bupati Karo Nomor 361/248/BPBD/2015 Tetapi Namanya Tidak Terdaftar Dalam Keputusan Bupati Karo Nomor 361/139/Bpbd/2016 Untuk Relokasi Warga Desa Gurukinayan, Desa Berastepu, Desa Kuta Tonggal Dan Desa Gamber Korban Bencana Erupsi Gunung Sinabung Di Kabupaten Karo.
Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 21 Tahun 2015 tentang Satuan Tugas Percepatan Relokasi Korban Berdampak Bencana Erupsi Gunung Sinabung.
Kusumasari, B. (2014). Manajemen Bencana dan Kapabilitas Pemerintah Lokal. Yogyakarta: Gava Media.
Milles, M.B., dan Huberman, A.M. (1992). Analisis Data Kualitatif. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
Moleong, L.J. (2011). Metodologi Penelitian Kualitatif. Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya.
Nawawi, Hadari. (1993). Metode Penelitian Sosial. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
Nugroho, R. (2004). Kebijakan Publik “Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi”. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
Nurjanah, R. Sugiharto, Dede K., Siswanto B.P., Adikoesoemo, (2011), Manajemen Bencana. Bandung: Alfabeta
Peraturan Bupati Karo Nomor 13 Tahun 2020 tentang Rencana Rehabilitas Dan Rekonstruksi Pascabencana Erupsi Gunungapi Sinabung Di Kabupaten Karo Tahun 2020-2023.
Peraturan Bupati Karo Nomor 45 Tahun 2017 Pengelolaan Dana Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Karo Dalam Rangka Bantuan Pendanaan Rehabilitas Dan Rekonstruksi Pascabencana.
Peraturan dan Perundang-undangan:
Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pedoman Rehabilitas Dan Rekonstruksi Pasca Bencana.
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana.
Purwanto,EA dan Sulistyastuti, DA, (2012), Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia, Gava Media Press, Yogyakarta.
Rautela, Piyoosh.,(2006), Redefining Disaster : Need for Managing Accidents as Disasters, Department of Disaster Management,Disaster Mitigation and Management Centre, Dehradun, India
Rijiju, K. (2017), Development and Disaster Management: A Study of the Northeastern States of India. New Delhi India
Soenarko, SD. (2003). Publik policy, Pengertian Pokok Untuk Memahami dan Menganalisa kebijakan Publik. Surabaya: Airlangga University Press.
Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: PT Alfabet.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Undang-undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2007, tentang Penanggulangan Bencana.
Wahab, S.A. (2012). Analisa Kebijakan: Dari Formulasi ke penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
Winarno, B. (2014). Teori, Proses dan Studi Kasus Kebijakan Publik. Yogjakarta: PT. Buku Seru.
Yudohusodo, S. (1991). Rumah Untuk Seluruh Rakyat. Jakarta: Yayasan Padamu Negeri.
DOI: https://doi.org/10.33258/birci.v5i2.5777
Article Metrics
Abstract view : 42 timesPDF - 10 times
Refbacks
- There are currently no refbacks.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.