Land Registration in Realizing Legal Certainty of Land Ownership

Fitrah Naafiatul Islamia, Fela Cakra Tias Wardani, Kirana Endah Rimadani

Abstract


This research aims to know and understand that by registering land can realize legal certainty over land ownership. The research method used to achieve the purpose of this writing is the normative juridical research method which, this research is based on reviewing various formal rules, such as laws, literatures and journals. The results of this study state that the purpose of land registration is to ensure legal certainty by the Government In addition to providing legal certainty, the purpose of land registration is to provide legal protection to the holder of rights to a plot of land, flat units and other rights listed in order to prove that he as the holder of the rights concerned, so as to provide information to interested parties including the Government in order to be able to Easily obtain the necessary data


Keywords


land registration; purpose of land registration; legal certainty

Full Text:

PDF

References


Achmad Algeria Birendra, (2015), Tinjauan Yuridis Tentang Kekuatan Hukum Akta Jual Beli Dalam Pendaftaran Tanah, Fakultas Hukum, Universitas Lampung.

Aditya Prabowo, (2016), Pelaksanaan Konversi Hak Atas Tanah Bekas Swapraja Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Studi Di Kantor Pertanahan Kota Surakarta), Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Ahmad Ihsan Suyuti, (2011), Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Secara Sistematik Melalui Program Lmpdp (Land Management And Policy Development Project) Di Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal, Fakultas Hukum, Universitas NegeriSemarang.

Benhard Limbong, (2012).Konflik Pertanahan. Jakarta : Pustaka Margaretha.

Dalimunthe, C (2000), Pelaksanaan landreform di indonesia dan permasalahannya, FH USU Press, Medan.

Damayanthi Prahastini Puteri Ma’arif, (2017), Implementasi Ajudikasi Menurut Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 (Studi Di Kecamatan Wlingi), Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah, Malang.

Eri Kusumawardani, (2016), Implementasi Asas Mutakhir Pendaftaran Tanah Untuk Mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan (Studi Analisis Pemutakhiran Data Di Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal), Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang.

Fitro Widayanti, (2015), Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Uupa), Fakultas Hukum, Universitas Airlangga.

I Made Sandy. (1991). Catatan SIngkat tentang Hambatan-Hambatan Pelaksanaan UUPA. Jurnal Analisis CSIS No. 2 Tahun XX. Jakarta : CSIS.

Johny Ibrahim. (2008). Teori Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang : Banyu Media

Lina Kristiyani, (2010), Implikasi Sistem Publikasi Negatif Dengan Unsur Positif Terhadap Kekuatan Pembuktian Sertifikat Hak Atas Tanah (Studi Kasus Kekuatan Pembuktian Sertifikat Hm. 4811 Dan Hm. 4538, Hm. 4812 Dan Hm. 4547, Hm.4813 Dan Hm .4414 Serta Hm. 5043, Hm. 4814 Dan Hm. 4337, Hm. 4815 Dan Hm. 4403, Hm. 4816 Dan Hm. 4543 Serta Hm. 4504 Di Kelurahan Kadipiro Surakarta), Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Lusiana, (2013), Kajian Kekuatan Pembuktian Sertipikat Tanah Berdasarkan Pasal 32 Ayat(2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah DalamMewujudkan Kepastian Hukum Dan Keadilan, Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.

Perlindungan, A. P. (2009). Pendaftaran Tanah Di Indonesia. Mandar Maju.

Peter Mahmud Marzuki. (2005). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Putri Yane Rizani, (2015), Peran Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung Dalam Penyelesaian Sengketa Sertipikat Bermasalah, Fakultas Hukum, Universitas Lampung.

RizkyYunian,(2017),PenerapanAsasContradictoireDelimitatieDalamProsesPendaftaran Tanah Di Kabupaten Klaten, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia,Yogyakarta.

Rohiman, (2007), Proses Pendaftaran Tanah Secara Sistematik Melalui Ajudikasi Di Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang Berdasarkan Pp 24 Tahun 1997 TentangPendaftaran Tanah, Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro, Semarang.

Santoso, U. (2010). Pendaftaran dan peralihan hak atas tanah, Jakarta : Kencana

Septiawan, Muhammad. (2013). “Tinjauan Yuridis Makna dan Konsep Terhadap Substansi Hukum Hak Menguasai Negara dan Hak Milik atas Tanah.", Jurnal Beraa Niti 2, No. 12. Samarinda.

Sudikno Metokusumo. (2003).Mengenal Hukum [suatu pengantar], Ed. V. Bandung: Liberty.

Sutedi, A.(2011). Sertifikat hak atas tanah. Jakarta : Sinar Grafika.

Yamin Muhammad dan Rahim Lubis. (2011).Hukum Pendaftaran Tanah. Bandung: Mandar Maju

Zaki Ulya. (2015). Eksistensi Badan Pertanahan Aceh Sebagai Perangkat Daerah Di Aceh Dalam Aspek Kepastian Hukum Bidang Pertanahan, Jurnal Konstitusi, Vol. 12 No. 3.




DOI: https://doi.org/10.33258/birci.v5i4.7281

Article Metrics

Abstract view : 48 times
PDF - 11 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

 

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.