_.gif)
_.gif)
Civil Law and Juridical Aspects in the Distribution of Marriage Joint Property
Abstract
In a marriage, there is a mechanism that must be borne by both parties if a divorce has occurred, including the distribution of joint property or what we often know as 'gono gini' assets. This study uses a descriptive method with a qualitative approach and data triangulation analysis, the results of the study explain that the distribution of joint property in marriage is decided based on the Constitution as the legal basis that regulates the mechanism of the divorce process, court decisions require husband and wife to divide their marital property equally. fair and unanimous, because in its stipulations Gono Gini property is an asset that is produced from marriage wealth, the law is absolutely joint property and is used for household purposes, so the conclusion is that the process of dividing joint assets resulting from marriage can be used jointly, but the innate property of each of the proceeds before the legal marriage becomes private property.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Abdul Manan. (2008). Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Achmad, W. RW (2021). Conflict Resolution of Remote Indigenous Communities (Overview of The Sociology Communication). LEGAL BRIEF, 10(2), 280-286.
Adillah, S. U. (2016). ImplIkasI Hukum DarI perkawInan sIrI TerHaDap perempuan Dan anak. PALASTREN Jurnal Studi Gender, 7(1), 193-222.
Alexander, O. (2019). Efektivitas Pembagian Harta Gono-Gini Pasca Perceraian dalam Persfektif Yuridis Sosiologis. El-Ghiroh: Jurnal Studi Keislaman, 16(01), 113-129.
Ali, Z. (2021). Metode penelitian hukum. Sinar Grafika.
Al-Mashri, S. M. (2016). Perkawinan Idaman. Qisthi Press.
Ashshofa, B. (2007). Metode penelitian hukum.
Asril. Eksistensi Kompilasi Hukum Islam Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Jurnal Hukum Islam, Vol. XV No. 1 Juni 2015.
Batubara, M. et al. (2019). Islamic Communication Pattern of Judges in Dealing Conflict of Muslim Families in the Religious Court Medan. Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal). P. 373-386.
Dewi, E. M. P., & Basti, B. (2011). Konflik perkawinan dan model penyelesaian konflik pada pasangan suami istri. Jurnal Psikologi, 2(1).
Djais, Mochammad, 2006, Hukum Harta Kekayaan Dalam Perkawinan, Semarang : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
Djuniarti, E. (2017). Hukum Harta Bersama Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan KUH Perdata. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 17(4), 445-461.
Fitri, R. A. (2021). Perlindungan Hukum Hak Waris Anak Kandung Dan Anak Angkat Dalam Perkawinan Poligami Prespektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam. Signifikan, 2(2), 61-75.
Hadikusuma, Hilman, 2000,Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan Hukum Adat Hukum Agama, Bandung: Rafika Aditama.
Harahap, M. Yahya, 2005, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, Jakarta: Rineka Cipta.
Hilmansyah, S. S. (2020). Tinjauan Perjodohan Gantung Pada Tradisi Daur Hidup Dalam Perkawinan Adat Sunda Di Kecamatan Pancatengah Kabupaten Tasikmalaya Dikaitkan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Perk (Doctoral dissertation).
Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)
Jamaluddin. (2018). AL Ghazali’s View Regarding to the Witness in Islamic Wedding Ceremony. Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal). P. 01-10
KUHPerdata. Diterjemahankan oleh: R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Jakarta: Pradnya Paramita.
Kurniawan, M. T. (2021). Tinjauan Yuridis Terhadap Pembagian Harta Bersama Yang Diperoleh Selama Pernikahan (Analisa Putusan No. 2191/Pdt. G/2018/Pa. Medan). Kumpulan Karya Ilmiah Mahasiswa Fakultas Sosial Sains, 2(02).
Padang, S. T. I. H. (2018). Perkawinan Antar Negara Di Indonesia Berdasarkan Hukum Perdata Internasional. Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Udayana, 33, 176.
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 merupakan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Pradoto, M. T. (2017). Aspek Yuridis Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan (Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Perdata). Jurnal Jurisprudence, 4(2), 85-91.
PRIAMBODO, F. B. (2017). Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia (Doctoral dissertation, Untag Surabaya).
Rahayu, D. P., SH, M., & Ke, S. (2020). Metode Penelitian Hukum. Yogyakarta: Thafa Media.
Rahman, S., Qamar, N., & Kamran, M. (2020). Efektivitas Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian: Studi Kasus Perkawinan Poligami. SIGn Jurnal Hukum, 1(2), 104-118.
Rochaeti, E. (2015). Analisis Yuridis Tentang Harta Bersama (Gono Gini) Dalam Perkawinan Menurut Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif. Jurnal Wawasan Yuridika, 28(1), 650-661.
Saebani, B. A., Falah, S., & Djaliel, M. A. (2011). Hukum Perdata Islam di Indonesia.
Srisusanti, S., & Zulkaida, A. (2013). Studi deskriptif mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan perkawinan pada istri. UG journal, 7(6).
Supriyatni, R., Nasution, F. U., & Hilmansyah, S. S. (2021). Tinjauan Perjodohan Gantung Pada Tradisi Daur Hidup Dalam Perkawinan Adat Sunda Di Kecamatan Pancatengah Kabupaten Tasikmalaya Dikaitkan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat. Jurnal Panji Keadilan: Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum, 4(1), 56-76.
Susanto, Happy, 2005, Pembagian Harta Gono-Gini Setelah Terjadinya Perceraian. Bandung: Alumni.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Usman, R. (2017). Makna pencatatan perkawinan dalam peraturan perundang-undangan perkawinan di Indonesia. Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia.
Waluyo, Bambang, 1996, Penelitian Hukum dalam Praktek, Jakarta: Sinar Grafika.
DOI: https://doi.org/10.33258/birci.v4i3.2127
Article Metrics
Abstract view : 101 timesPDF - 79 times
Refbacks
- There are currently no refbacks.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.