_.gif)
_.gif)
Existence of Prosecutors' Authority in Investigating Criminal Acts of Corruption Based on Law Number 31 of 1999 as Amended by Law Number 20 of 2001 concerning Eradication of Corruption
Abstract
The main problems studied are as follows: Why in Indonesia, in the process of investigating criminal acts of corruption can be carried out by various law enforcement institutions, namely the Police, the Prosecutor's Office, to the KPK? And how is the existence of the Prosecutor's Office in investigating corruption based on Law Number 16 of 2004 in conjunction with Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001 in conjunction with Law Number 30 of 2002? This research is a normative legal research, which is descriptive in nature, using a normative juridical approach, which is an approach through literature review with secondary data as the main source, which is obtained through data collection techniques with literature review, which is supported by interviews. After the data is collected, it is then analyzed in a normative-qualitative manner. The results of the study obtained answers, as follows: The process of investigating criminal acts of corruption in Indonesia can be carried out by law enforcement institutions, namely the Police, the Prosecutor's Office, to the KPK, because of the division of authority to investigate criminal acts of corruption, if the crime of corruption involves law enforcement, state administrators and other people who are related to criminal acts of corruption and receive attention that disturbs the public and/or involves state losses of at least Rp. 1,000,000,000.-.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Arista, M. (2021). Tinjauan Hukum Terhadap Keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Kalimantan Mab).
Hakim, U. (2014). Eksistensi Akuntansi Forensik Dalam Penyidikan Dan Pembuktian Pidana Korupsi. Unnes Law Journal: Jurnal Hukum Universitas Negeri Semarang, 3(1).
Kay, E. M. (2016). Eksistensi Jaksa Sebagai Pengacara Negara Dalam Perampasan Hasil Tindak Pidana Korupsi. Lex Et Societatis, 4(2).
Koesoemo, C. R. T. (2017). Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi (Kpk) Dalam Penanganan Penyidikan Dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi. Lex Crimen, 6(1).
Kussoy, K. I. (2022). Eksistensi Pidana Tambahan Sebagai Upaya Jaksa Untuk Mengembalikan Kerugian Negara Pada Tindak Pidana Korupsi. Lex Crimen, 10(12).
Lengkong, F. (2017). Kajian Yuridis Eksistensi Kejaksaan Sebagai Pengacara Negara Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004. Lex Privatum, 5 (3).
Mala, F. Y. (2009). Eksistensi Kejaksaan Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Setelah Dibentuknya Kpk (Doctoral Dissertation, Uajy).
Manggalupang, F. L. (2019). Eksistensi Penuntut Umum Kpk Dalam Perkara Pencucian Uang Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Lex Crimen, 8(1).
Mumu, G. D. (2016). Kewenangan Jaksa Sebagai Penyidik Tindak Pidana Korupsi. Lex Administratum, 4(3).
Nugroho, H. (2013). Efektivitas Fungsi Koordinasi Dan Supervisi Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Jurnal Dinamika Hukum, 13(3), 392-401.
Paonganan, R. T. (2013). Kewenangan Penuntutan Komisi Pemberantasan Korupsi Dan Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. Lex Crimen, 2(1).
Prabowo, B. D. (2017). Eksistensi Lembaga Negara Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia (Doctoral Dissertation).
Samosir, M. S. (2020). Eksistensi Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Korupsi (Suatu Analisis Normatif). Jurnal Yuridis Unaja, 3(1).
Saphely, R. (2017). Keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Ketatanegaraan Dan Implikasinya Terhadap Kewenangan Kejaksaan Dan Kepolisian Republik Indonesia. Syiar Huk.
Shah, M. M., et al. (2020). The Development Impact of PT. Medco E & P Malaka on Economic Aspects in East Aceh Regency. Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal). Volume 3, No 1, Page: 276-286
Suhendar, S. (2019). Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Dan Kerugian Keuangan Negara Dalam Optik Hukum Pidana. Pamulang Law Review, 1(1), 85-100.
Sumakul, A. (2013). Hubungan Dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dan Kejaksaan Dalam Menangani Tindak Pidana Korupsi. Lex Crimen, 1(4).
Suntoro, A. (2020). Penyadapan Dan Eksistensi Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Legislasi Indonesia, 17(1), 25-37.
Wola, I. S. F. (2008). Keberadaan Kejaksaan Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (Kpk) Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi (Doctoral Dissertation, Uajy).
DOI: https://doi.org/10.33258/birci.v5i3.5821
Article Metrics
Abstract view : 48 timesPDF - 29 times
Refbacks
- There are currently no refbacks.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.